TIMES TANAH ABANG, MALANG – Polemik rencana pembukaan jalan tembus antara Perumahan Griya Shanta dan Jalan Candi Panggung di Kota Malang kembali memanas.

Setelah warga RW 12 Griya Shanta menolak pembongkaran dan Satpol PP Kota Malang mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kedua, muncul dugaan adanya konflik kepentingan di balik sikap penolakan tersebut.

Pengamat sosial politik dari MCC Inspirasi, M. Safril menilai penolakan itu bukan semata soal kepentingan warga. Berdasarkan analisisnya, terdapat indikasi kuat keterkaitan antara proyek pembangunan hotel di kawasan Jalan Sigura-gura dengan keberadaan tembok Griya Shanta.

“Dari data yang kami peroleh, pihak yang membangun hotel di kawasan Sigura-gura merupakan Ketua RW 12 Griya Shanta,” ujar Safril, Minggu (26/10/2025).

Safril menduga pembangunan hotel tersebut bermasalah secara perizinan. Ia khawatir penolakan warga terhadap pembongkaran tembok justru dijadikan alat tawar-menawar agar izin hotel dapat dipermudah. “Saya khawatir warga dijadikan tameng untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Safril menjelaskan bahwa pembukaan jalan tembus Griya Shanta–Candi Panggung telah masuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang, Lampiran V, yang mencantumkan 14 rencana jalan tembus di wilayah kota.

Bahkan, kawasan Griya Shanta disebut sudah diserahkan ke pemerintah melalui proses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU).

“Pemerintah sebenarnya sudah melakukan sosialisasi pada Juni 2025 terkait rencana jalan tembus Soekarno Hatta–Simpang Candi Panggung. Tapi Ketua RW 12 menolak hadir dan mendengarkan,” jelasnya.

Ia juga menyoroti adanya lahan pendidikan milik Universitas Brawijaya di balik tembok tersebut, serta informasi adanya penolakan dari sebagian civitas akademika kampus itu.

“Kalau benar ada pihak UB yang menolak, ini justru aneh. Harusnya kampus mendukung karena jalan tembus bisa mempermudah akses mahasiswa ke lahan pendidikan mereka,” tegasnya.

Safril menilai, berlarutnya perdebatan ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial antarwarga. “Ada sebagian warga Griya Shanta yang sebenarnya tidak keberatan, bahkan warga di luar perumahan mendukung. Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik horizontal,” pungkasnya. (*)